Beranda/PPh Pasal 23
📑PPh Pasal 23
Pemotongan PPh atas dividen, bunga, royalti (15%) serta imbalan jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain (2%). Tahun pajak 2024–2026.
📋 Data Transaksi
Rp
⚠️ Pemotong wajib memberikan bukti pemotongan (Form 1721-VI) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PPh 23 adalah kredit pajak bagi penerima.
📑

Isi data dan klik Hitung.

Panduan Lengkap PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas penghasilan modal berupa dividen, bunga, royalti (tarif 15%) dan penghasilan dari jasa atau kegiatan tertentu (tarif 2%). Dasar hukum: Pasal 23 UU PPh jo. PMK 141/2015.

📌 Definisi & Pemotong

PPh 23 dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan (bukan penerima). Pemotong meliputi: badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, BUT, orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP (seperti akuntan, pengacara, dokter, notaris dengan omzet tertentu).

👥 Subjek & Objek

Penerima: Wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan BUT yang menerima penghasilan yang menjadi objek PPh 23.

Objek 15%: Dividen, bunga, royalti, hadiah.

Objek 2%: Sewa harta bergerak, jasa teknik, manajemen, konsultan, dan 62 jenis jasa lainnya.

📊 Tarif PPh Pasal 23

Jenis PenghasilanTarif (NPWP)Tarif (Non-NPWP)
Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah15%30%
Sewa harta bergerak (selain tanah/bangunan)2%4%
Imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi2%4%
Imbalan jasa konsultan, akuntansi, hukum2%4%
Jasa lainnya (PMK 141/2015)2%4%

📅 Kapan Terutang?

  • Saat penghasilan dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo
  • Untuk dividen: saat RUPS menetapkan pembagian dividen
  • Untuk royalti: saat hak digunakan dan pembayaran jatuh tempo
  • Untuk jasa: saat tagihan dibayarkan atau disediakan

🏦 Kapan Bayar & Lapor?

  • Setor: Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
  • Lapor SPT Masa: Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
  • Bukti potong: Diserahkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
  • Penerima menggunakan bukti potong sebagai kredit pajak di SPT Tahunan

⚠️ Penting Diketahui

  • Dividen yang dibagikan kepada OP dalam negeri bukan objek PPh 23 (dikenai PPh 26 jika WPLN)
  • Bunga deposito/tabungan/SBI dikenai PPh Pasal 4(2), bukan PPh 23
  • Sewa tanah/bangunan dikenai PPh Pasal 4(2) final, bukan PPh 23
  • Tanpa NPWP: tarif digandakan (×2)